Membaca Kembali "Cornelis Van Vollenhoven"

image

Polemik pembongkaran patung Wisnu Murti dan rencana pembangunan patung Sukarno di Kediri Tabanan Bali adalah salah satu bukti belum selarasnya antara pengaturan dan peraturan pemerintah dengan nilai yang berkembang di masyarakat (adat dan budaya). Sehingga apa yang benar secara aturan negara akhirnya tidak selalu bisa diterima oleh nurani masyarakat. “Namun pro dan kontra yang terjadi saat ini hendaknya tidak dimaknai sebagai sesuatu yang mempersulit atau mempertentangkan dua pilihan. Tapi sebaliknya menjadi “momentum” untuk menyelaraskan dan menyatukan keduanya. Bahkan momentum untuk membangun dan menggali kesadaran dan pengetahuan akan spirit keseimbangan dalam perbedaan (Rwa Bhineda).   Termasuk momentum untuk membangun penghormatan antar sesama dan perekat sosial warga negara dan elemen masyarakat lainnya.


Menurut saya kasus ini terjadi karena bertemunya antara “hak dengan hak”. Pertama; hak pengaturan oleh pemerintah daerah (negara) dan hak tenurial   dalam masyarakat (warga negara dan masyarakat hukum adat Bali). Dan kedua hak tersebut sah karena diakui secara Konstitusi (UUD’45) dan juga peraturan negara lainnya. Hal ini bisa di lihat dalam pasal 18B- UUD 45. Juga azas yang pernah digunakan dalam proses peradilan hukum seperti putusan Makamah Konstitusi tanggal 16 Mei 2013 atas perkara nomor 35/PPU-X/2012. Dan terakhir hal yang sama juga melandasi semangat ditetapkannya UU Desa No. 6 Tahun 2014.


Hak tenurial disini adalah : sesuatu yang menyangkut hubungan pengusaaan, pengelolaan, pengaturan terhadap sumber daya alam merujuk pada hubungan sosial dan lembaga   yang mengatur akses dan tata guna lahan dan sumber daya (von Benda Beckman dkk.2006). Lahan disini erat hubungannya dengan ruang, tempat dan nilai-nilai yang ada diatasnya (Kearifan lokal). Sukarno adalah adalah salah satu tokoh dan pendiri bangsa ini yang peka dan selalu menjadikan penghormatan hak tenurial masyarakat lokal di dalam pemikiran dan kebijakannya (marhenisme) .


“Dalam rangka merajut solusi”, saya mencoba melihat dan demensi hak tenurial dalam kasus pembongkaran patung Wisnu Murti di Kediri Tabanan. Karena “patung” bagi masyarakat bali bukan hanya soal “pisik” tapi juga “jiwa”. Patung sama halnya dengan “pratima” adalah sesuatu yang berjiwa/hidup sehingga memunculkan bentuk dan sikap penghormatan hak dan kewajiban hidup. Di Bali, sesuatu yang membudaya dan telah diyakini sejak lampau hingga kini.


Bagi masyarakat di Bali, setiap pembangunan akan terkait dan dikaitkan dengan hal-hal yang menjadi azas   dasar keyakinan dan budaya diatas -salah satunya dalam hal pentataan ruang (tata ruang). Hal itu bisa kita lihat dalam spirit hulu teben , tri mandala, cathus patha dan seterusnya. Secara hak-hak lokal polemik ini terjadi bukan soal pisik patung Wisnu Murti atau patung Sukarno yang dipertentangkan. Tetapi akibat dan proses perencanaan patung ini yang tidak sesuai dengan norma negara dan hak-hak tradisonal dalam perencanaan pembangunannya.

 

Merajut Peta Jalan Solusi


Kasus ini mengingatkan saya pada sosok Corenelis Van Voolenhoven (1919) warga Belanda   yang menulis buku De Indonesiaer en Zijn Grond -yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “Orang Indonesia dan Tanahnya”. Buku ini sangat penting karena menjelaskan jejak hukum dan iplementasinya dari masa pemerintahan kolonial hingga jaman reformasi saat ini. Dari buku ini pula kebijakan negara diberikan inspirasi untuk kemudian dituangkan dalam berbagai peraturan dan pengaturan masyarakat dan warga negara, salah satunya penjelasan pasal-pasal dan latar belakang UU Desa No.6 Tahun 2014. Buku ini juga memberi informasi bahwa kasus yang berkembang di masyarakat yang sejenis dengan “kasus patung Wisnu Murti” sesungguhnya sudah pernah terjadi sejak lama. Bahkan menjadi pekerjaan rumah yang cukup melelahkan bagi pemerintah kolonial belanda di jamannya.


Beberapa literatur yang mengulas kasus yang berdemensi hak tenurial di Indonesia banyak kita jumpai dalam apa yang disebut “kasus agraria”. Dan saya berharap kasus patung wisnu murti ini adalah salah satu “kasus tenurial” yang menyentuh demensi budaya (agaria/kebumian sudah termasuk didalamnya). Terinspirasi dari beberapa akhir penyelesaian kasus tenurial yang pernah terjadi sebelumnya di Indonesia, ada beberapa model penyelesaian yang sudah terjadi, sebagai berikut :

a.  1). Rencana atau aktivitas pembangunan akan berlanjut karena adanya hak pengaturan yang merujuk pada hak legalitas formal oleh pemerintah.

b.   2). Rencana atau aktivitas pembangunan akan dibatalkan dan/atau dievaluasi ulang dan peraturan dan pengaturannya akan di rubah sebagai bentuk penghormatan atas hak-hak tradisional dan hak budaya yang berkembang di masyarakat oleh pemerintah.

c.    3). Apabila pilihan “a” dan “b” tidak mencapai kesepakatan, maka umumnya yang sering terjadi adalah; masyarakat yang menolak rencana dan aktivitas pemerintah tidak  merasa perlu menyelesaikan dan membiarkan apa pun yang terjadi. Biarlah kasus itu menjadi cerita dan “legenda” yang hidup di masyarakat. Hal ini disebabkan masyarakat yang menolak tidak mampu dan berdaya lagi mendudukan hak budaya dalam kebijakan dan legalitas kekuasaan pemerintahan. Istilahnya “Nrimo dan ikhlas” namun terus berbisik dari satu orang ke orang yang lain bahwa pembangunan tersebut legal tapi tidak legitimit.


Terkait dengan rencana pembangunan patung Sukarno di Kediri Tabanan bisa jadi pilihannya adalah salah satu dari ketiga pilihan diatas. Mari kita tunggu..!! Lalu apa kaitannya dengan pemikiran pakar hukum Belanda Corenelis Van Voolenhoven pada awal-awal abad ke-20 terhadap kebijakan pemerintah Belanda saat itu? Dari buku ini bisa kita pelajari betapa pemahaman terhadap makna konstitusi dalam pengaturan dan peraturan harus betul-betul kita pahami kembali.


Dan menariknya pemahaman dan perjuangan Corenelis Van Voolenhoven telah memberi inspirasi dan semangat terhadap lahirnya UU Desa No. 6 Tahun 2014, bahwa betapa petingnya membangun sistem pemerintahan yang menyelaraskan pengaturan kedinasan yang merujuk pada hukum negara (nasional) dengan pengaturan yang merujuk pada hak-hak masyarakat lokal (masyarakat hukum adat) yang masih hidup secara turun temurun. Jika kedua proses   pengaturan itu dilaksanakan, maka patung Wisnu Murti atau Patung Sukarno yang akan dibangun bukan lagi persoalan dan tidak perlu dipertentangkan-karena semua dilandasi atas kesadaran hakekatnya.


Dalam posisi ini saya berharap pembongkaran patung Wisnu Murti dan rencana pembangunan Patung Sukarno bisa menjadi “Pengingat Kembali” bagi kita semua. Kasus ini adalah momentum untuk melakukan pembenahan dalam hal peraturan dan pengaturan yang dianggap paling sesuai di masa yang akan datang. Tentu dengan cara pengambilan keputusan yang benar dan melalui proses permusyawaratan oleh aparat negara maupun masyarakat hukum adat yang benar pula.


Lalu supaya tawaran ini tidak terkesan ambigu (multi tafsir) maka secara teknis pilihan mana yang akan dilakukan? Mari kita serahkan semuanya kepada Pemerintah Daerah Tabanan sebagai pemrakarsa proyek patung ini. Masalah sesuai atau tidak dengan harapan biar lah waktu menjawabnya-yang penting semua yang terjadi bisa membangun kesadaran dan kemuliaan bagi semuanya. Sehingga kasus   yang sama tidak terulang lagi. (MN).

 



Oleh : Made Nurbawa dan Tim

Tabanan, 15 Peb 2014

 

Sat, 15 Feb 2014 @14:59


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kode Rahasia
Masukkan hasil penjumlahan dari 6+6+4

Welcome
image

Made Nurbawa

0818557532


Selamat Datang di Website
Made Nurbawa yang berasal dari Tabanan Bali.
Kategori
Komentar Terbaru
Facebook Made Nurbawa

Kalender

Cek Nama Domain

Cek Nama Domain ?