Merajut Solusi "Wisnu Murti"

image

“Polemik pembongkaran patung Wisnu Murti di Kediri Tananan sepertinya  tak kunjung sepi”. Ada dua pandangan utama yang saling berhadapan yaitu : struktural dan kultural. Menurut saya keduanya memiliki kebenaran masing-masing. Secara struktural rencana ini menggunakan dana APBD 2013 yang sudah tentu melalui pembahasan dan penetapan  wakil rakyat di DPRD-lalu di Perdakan.  Secara logika administrasi dan kinerja pemerintah daerah (eksekutif) hal ini  sah secara aturan.

Namun  ditengah jalan rencana struktural tersebut lumpuh “terhenti”,  ketika badai kritik berbasis isu sosiokultural merebak. Hal ini menunjukan kebenaran struktural bukan lah segalanya, tapi sebaliknya kebenaran sosio-cultural masyarakat yang sudah ada secara turun temurun terbukti sangat kuat dan exsis.  “Tentu tidak penting lagi menanyakan berapa orang yang pro dan kontra?”, yang jelas rencana pembangunan patung Sukarno yang ditandai pembongkaran patung Wisnu Murti kini terhenti hampir lima bulan.

Menurut saya kasus ini seharusnya sudah memasuki babak solusi dan penyelesaian. Membiarkan kasus ini berlarut-larut menurut saya bisa dilihat sebagai bentuk kegagalan bersama rakyat Tabanan dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan yang menyentuh kepentingan public. Bagaimana pun secara normative dan politis akan menguras energy dan konsentarsi banyak pihak. Sementara antrean pekerjaan rumah yang lebih besar telah menunggu.

Dari beberapa isu dan pendapat yang berkembang selama ini dapat dirangkum sebagai berikut :

a). Pembongkaran patung Wisnu Murti di perempatan Kediri tanpa sosialisasi dan dilakukan malam hari telah mengundang pertanyaan dan “rasa kaget” bagi beberapa kalangan.

b). Pembongkaran patung Wisnu Murti ini diangap bertentangan dan mengusik kearifan budaya Bali.”Bahkan menyentuh isu yang bernuansa sara”.

c). Membongkar patung Wisnu Murti dan menggantinya dengan patung pahlawan nasional Sukarno lokasinya dianggap kurang relevan dan tidak sesuai norma dan kaedah budaya.

d). Proyek patung ini dicurigai syarat dengan kepentingan politis.

e). Biaya pembangunan pondasi patung dianggap terlalu mahal sehingga dicurigai ada “mark up”. Dan sebagainya.

Hal-hal tersebut diatas akhirnya mengundang protes dan penolakan masyaralat yang lumayan luas, sehingga pembangunan proyek dihentikan sampai pondasi saja. Dihentikannya proyek patung Sukarno ini ada beberapa hal yang menjadi asumsi, sebagai berikut :

1). Dihentikannya proyek patung oleh Pemkab Tabanan  bisa jadi adalah pilihan pemkab untuk menghormati masukan masyarakat, khususnya yang menyentuh aspek sosio-kultural. “Menurut saya hal ini sebuah kemajuan dalam demokrasi pemerintahan kita-dimana aspek sosio cultural telah menjadi pertimbangan penting yang harus dihormati”.

2). Perencanaan pembanguan dan pengangaran proyek patung  di Kediri merupakan pola tanggungjawab dan produk dari lembaga public. Sebuah pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa dimasa-masa yang akan datang setiap pembangunan membutuhkan pola relasi dan prinsip kehati-hatian dalam perencanaannya. Oleh sebab itu keterbukaan informasi, partisipasi dan kajian akademik lembaga publik sangat dibutuhkan.

3). Terhentinya proyek ini jelas tidak sesuai dengan perencanaan awal. Hal ini sebuah pelanggaran dalam tatakelola pemeritahan dan keuangan daerah.

4). Jika proyek ini dilanjutkan sesuai dengan perencanaan awal dan atau peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya, berarti pembangunan patung Sukarno harus dilanjutkan. Pemerintah Daerah semestinya tidak ragu-ragu lagi dan siap menerima segala konskwensinya.

5), Jika pembangunan patung Sukarno dilanjutkan berarti Pemerintah Daerah dianggap tidak memperhatikan masukan masyarakat, bahkan “mencedrai” kepercayan dan budaya Bali (filosofis dan politis).

Dari kelima hal diatas saya merangkum beberapa pilihan jangka pendek, yaitu :

1). Proyek ini dilanjutkan sesuai dengan perencanaan awal? Dalam hal ini berarti patung Sukarno.

2), Jika proyek pembangunan patung Sukarno dilanjutkan, pemerintah daerah harus siap menerima dan menampung semua kritikan dan protes masyarakat. Walau hal ini dapat mengurangi rasa kepercayaan, penghormatan dan ligitimasi sebuah keputusan public oleh badan/pejabat public di masa-masa yang akan datang.

3). Jika proyek patung Sukarno ini tidak dilanjutkan, berarti pemerintah daerah harus siap menerima konsekwensi hukum terkait tatakelola dan keuangan daerah. “Dibutuhkan sosialisasi dan negosiasi intens dengan lembaga dan pihak-pihak terkait (pusat-provinsi dan kabupaten) jika penghentian sementara proyek patung ini benar-benar didasari oleh penghormatan pemerintah daerah terhadap budaya lokal dan suara nurani rakyat.”

4). Jika proyek patung dilanjutkan dengan membangun kembali patung Wisnu Murti, maka penting pula sebuah pertimbangan dan dasar hukum melalui sebuah proses pengambilan keputusan yang sah. Termasuk kajian akademis yang disusun berdasarkan masukan pihak-pihak terkait. Sehingga perubahan atas perencanaan awal proyek ini tidak mesti berdampak  hukum, sosial dan politis terhadap pejabat public dan atau pemerintah daerah.

5). Jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut, maka rakyat Tabanan tidak akan mendapat apa-apa malah terseret dalam rumor dan caci yang tak berarti-"terpolitisasi".

 

SOLUSI DAN PENYELESAIAN ALTERNATIF

“Polemik bukan berarti sebuah akhir, atau sesuatu yang terjebak dalam jalan buntu.  Polemik bisa jadi sebuah awal menuju perubahan yang lebih baik”.

Kasus proyek patung ini semestinya bisa menjadi momentum sekaligus pengingat bagi semua pihak, bahwa kedepan setiap proses pembangunan di Kabupaten Tabanan (Bali) harus dilakukan dengan langkah bijak dan mampu memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat seluas-luasnya.

Nampaknya dalam ranah undang-undang dan peraturan banyak hal, yang harus diurai dan dimaknai kembali. Misalnya UU No.32 Tahun 2004 tetang Pemerintahan Daerah, Perda RTRWP dan RTRWK. Termasuk yang paling baru adalah  Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014. UU dan Peraturan ini akan sangat mewarnai sekaligus sebagai landasan hukum dalam pengaturan dan peraturan di tingkat daerah.

Keberadaan Patung Wisnu Murti berada di wilayah Desa.  Desa bukan hanya soal batas-batas administrasi, kependudukan dan pemerintahan. Desa dalam budaya Bali adalah sebuah tatanan satu tubuh yang ber-“Jiwa”. Sehingga memaknai  lokasi patung Wisnu Murti bukan hanya sebatas perempatan jalan atau jalur umum kekinian, tapi sebuah lokasi strategis perekat sosial, persatuan, keharmonisan, keseimbangan, norma, etika dan rasa keadilan bagi semua (Tri Hita Karana). Kontrol desa dan desa pakraman harus mulai di galakan, sepanjang tetap selaras dengan semangat berbangsa dan bernegara.

Sudah saatnya model-model penyelesaian kasus di tingkat lokal (adat) harus terus dikembangkan. Apalagi saat ini asas pengaturan rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul; dan subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala  lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat (desa) mulai diakui dan diterima-sah dan konstitusional. Artinya kedepan pemikiran, pengetahuan dan koreksi pembangunan yang berangkat dari aspek sosio-kultural bukan lagi dalam wujud isu atau asumsi kebanyakan. Tapi sebuah keputusan dari proses dan pelaku yang sah. Penting juga melakukan pembenahan aturan (awig) di tingkat pakraman.

Berangkat dari pemikiran diatas maka tawaran solusi untuk kasus patung Wisnu Murti Kediri Tabanan, bahwa agar segera pemerintah daerah mengundang dan membentuk sebuah “forum atau Komisi Ad Hoc independen” yang anggotanya terdiri dari unsur dan  komponen masyarakat terkait yang bertugas mengkaji dan memberi rekomendasi kepada pemerintah daerah, apakah proyek patung di perempatan Kediri Tabanan tetap berupa patung Sukarno atau kembali dibangun Patung Wisnu Murti?

Apapun pilihannya semua pihak harus menerima. Keputusan ini selanjutnya menjadi bagian penting dalam pertanggungjawaban keuangan daerah. Semakin cepat semakin  bagus. Sebelum tatakan patung yang kosong di perempatan Kediri Tabanan menjadi “monument abadi” kegagalan demokrasi dan krisis solusi kerakyatan-di bumi lumbung padi (MN).

 

Made Nurbawa

Tabanan, 11/2/2014

 

 

Tue, 11 Feb 2014 @04:59


1 Komentar
image

Tue, 11 Feb 2014 @20:26

Made Nurbawa

Ya kayaknya lebih banyak yg tidak setuju di perempatan kediri dibangun patung sukarno. Bisa jadi "SUKARNO" sendiri yg tidak menghendaki.


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kode Rahasia
Masukkan hasil penjumlahan dari 5+5+6

Welcome
image

Made Nurbawa

0818557532


Selamat Datang di Website
Made Nurbawa yang berasal dari Tabanan Bali.
Kategori
Komentar Terbaru
Facebook Made Nurbawa

Kalender

Cek Nama Domain

Cek Nama Domain ?